Dalam pidatonya di Facebook Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sudah berada di arah yang salah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dijadikan pegangan. Pancasila dan UUD 1945 hanya menjadi slogan saja tanpa dilaksanakan. Contohnya, ekonomi Indonesia tak mempertimbangkan sila ke-5 Pancasila, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.
"Bagaimana kita bisa katakan keadilan sosial kalau yang menguasai kekayaan bangsa kita hanya segelintir orang saja. Kurang dari 1%. Bahkan ada yang mengatakan tidak lebih dari 300 keluarga dari 250 juta orang yang menikmati kekayaan bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Pidato ini menarik untuk dicermati. Ketimpangan kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah sistem ekonomi. Tidak mungkin kue ekonomi bisa dibagi secara absolut merata, termasuk di negara komunis yang konon mengusung prinsip “sama rata sama rasa”.
Ketimpangan kesejahteraan diukur dengan Gini Ratio. Semakin rendah angka Gini Rationya maka kesejahteraan semakin terdistribusi merata. Kisaran angkanya adalah 0.00 sampai 1.00. Negara-negara kaya di Scandinavia memiliki Gini Ratio di level 0.25 – 0.30, sedangkan negara berkembang biasanya ada pada kisaran 0.35 – 0.50. China yang menerapkan sistem komunis bahkan berada di level 0.465. Indonesia sendiri saat ini berada pada level 0.391. Angka ini masih berada pada batas toleransi aman di bawah 0.45.
Sejarah perjalanan republik mencatat bahwa keluarga-keluarga konglomerat yang saat ini menguasai kue ekonomi muncul pada 32 tahun pemerintahan Soeharto. Harus diakui ini adalah keberhasilan Soeharto dalam membesarkan perusahaan-perusahaan konglomerat sehingga mampu bersaing dengan perusahaan dari negara lain. Sebagai pemegang tampuk estafet pemerintahan, itulah warisan kondisi yang dihadapi oleh Jokowi. Membangun Indonesia yang berkeadilan sosial tentu bukan dilakukan dengan mengebiri perusahaan-perusahaan Indonesia dan BUMN yang sudah terlanjur besar. Tentu perusahaan besar dan BUMN ini harus tetap didukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Saya sepakat dengan Prabowo bahwa ke depannya keadilan sosial dan pemerataan pendapatan lintas sektoral, lintas geografis dan lintas temporal harus ditingkatkan. Itulah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi melalui program kerja nyatanya. Meng-administrasi keadilan sosial artinya negara menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil dan berupaya mengangkat kesejahteraan mereka. Ini ditandai dengan penyebaran pembangunan infrastruktur bukan hanya di pulau Jawa saja, tetapi bahkan membangun sampai ke titik-titik terluar Indonesia. Ini akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses pasar bagi pengusaha kecil yang selama ini termarginalisasi.
Pembagian sertifikat kepemilikan lahan bagi para petani penggarap yang selama ini terabaikan juga semakin digalakkan oleh Jokowi. Pemberian Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat dan sejumlah program keberpihakan lainnya adalah wujud nyata dari meng-administrasi keadilan sosial.
Semua upaya itu membutuhkan proses yang berkesinambungan dan waktu yang tidak singkat. Maka layaklah jika Jokowi diberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan rumah ini dalam dua periode pemerintahannya. Selamat ulang tahun Jokowi. Salam dua periode.
